|
RESOLUSI PEMENUHAN HAK RAKYAT UNTUK SEHAT DI TAHUN PEMILU:
ANTARA POLITICAL WILL DAN POLITICAL ACTING Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar dan asasi bagi setiap orang. Kesehatan juga merupakan aspek paling penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan rakyat dan standard mutu dari kualitas SDM suatu bangsa. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM disebutkan bahwa “tiap orang mempunyai hak hidup pada standard yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka, dan keluarga mereka, termasuk hak untuk mendapat makanan, perumahan dan pelayanan kesehatan”.
Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”. Salah satu aspek dari memajukan kesejahteraan umum adalah negara menjamin hak warganya untuk sehat sebagaimana dijabarkan dalam pasal 28 H(1) UUD 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia dalam komitmen politiknya telah mencanangkan pembangunan kesehatan berdasarkan visi Indonesia Sehat 2010 yang dijabarkan dalam 50 indikator teknis bidang kesehatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan rakyat melalui pendekatan paradigma sehatnya. Dalam perjalanannya, proses menuju Indonesia yang Sehat tersebut, “ditranslasi” lebih lanjut oleh Depkes dengan visi barunya yaitu Masyarakat yang Mandiri Untuk Hidup Sehat Walaupun terdapat perbedaan “semantik”, antara Indonesia Sehat 2010 dan Masyarakat yang Mandiri untuk Hidup Sehat, pada hakekatnya keduanya memiliki semangat “teoritis” yang sama, yaitu menjadikan rakyat Indonesia hidup dalam lingkungan yang sehat, disertai perilaku hidup sehat, dan pada saat yang sama mampu menjangkau atau memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan’ Sebagai sebuah political will dalam pembangunan kesehatan, visi-visi di atas sangat layak dijadikan patokan keberhasilan program kesehatan. Apakah visi di atas sudah dicapai, tentu harus dijawab dengan sangat hati-hati. Masih tingginya angka kematian anak dan ibu melahirkan, kasus gizi buruk atau kurang gizi serta semakin maraknya penyakit-penyakit infeksi seperti DBD, TBC, HIV-AIDS, Diare, Kaki Gajah, dll adalah sebuah indikasi masih banyaknya masalah kesehatan yang belum teratasi dengan baik. Ukuran lain yang sudah menjadi acuan tertulis Depkes RI (melalui sasaran yang ingin dicapai) adalah sejumlah angka-angka yang akan dapat dievaluasi pada masanya, yaitu : 1) meningkatnya umur harapan hidup dari 66,2 menjadi 70,6 tahun; 2) menurunnya angka kematian bayi dari 35 menjadi 26 per 1000 kelahiran hidup; 3) menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 307 menjadi 226 per 100.000 kelahiran hidup; dan 4) menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita dari 25,8 % menjadi 20 %
Demikian pula dalam hal sasaran antara yang harus dipersiapkan, misalnya tentang ketersediaan tenaga kesehatan. Diharapkan untuk mencapai visi di atas harus diupayakan rasio dokter per 100 ribu penduduk adalah 40, dokter gigi 11 dan bidan 100, namun hingga tahun 2007 rasio dokter umum per 100 ribu penduduk baru mencapai 19,93, dokter gigi 5,05, dan bidan 35,40 (Zuber Safawi, www.suaramerdeka.com 19 desember 2008). Ditambah lagi masih kurangnya sarana pelayanan kesehatan—khususnya persoalan maldistibusinya, termasuk maldistribusi tenaga kesehatannya didalamnya—untuk melayani seluruh rakyat Indonesia. Untuk pembiayaan, menurut laporan Bank Dunia bertajuk Health Public Expenditure Review 2008, dilaporkan bahwa realisasi belanja pemerintah untuk bidang kesehatan pada tahun 2007 mencapai rekor tertinggi dalam enam tahun terakhir menjadi Rp. 39 triliun (4,8% dari PDB), atau naik empat kali lipat dari Rp. 9 triliun pada 2001. Tingginya lonjakan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan itu ditopang oleh keberadaan program Askeskin yang diterapkan pemerintah sejak 2005 (http://openx.detik.com 12 juni 2008). Dari laporan di atas, satu sisi kita melihat begitu besarnya komitmen pemerintah sebagai political acting-nya dalam aspek pembiayaan di bidang kesehatan tapi di sisi lain kita melihat bahwa anggaran yang dibelanjakan lewat askeskin lebih menekankan pada aspek kuratifnya (dan kurang menyentuh aspek promotif serta preventif) yang sebenarnya lebih efektif dan efisien untuk dilakukan terkait dengan visi-visi yang sudah ditetapkan sebagai political will dalam pembangunan kesehatan bangsa. Khusus untuk pembiayaan kesehatan, walaupun jauh meningkat dari era pemerintahan sebelumnya, anggaran kesehatan sebesar 4,8 % dari Produk Domestik Bruto (PDB) terhitung masih rendah dibandingkan Vietnam, Filipina, Malaysia dan sebagian besar negara tetangga lainnya yang rata-rata di atas 5 %. Sedangkan standard yang ditetapkan oleh WHO tentang besarnya anggaran kesehatan suatu negara adalah minimal 5% dari PDB. Jika berpatokan pada Tap MPR No. 5 tahun 2003, mengharuskan anggaran kesehatan mencapai angka 15 % dari total anggaran (termasuk anggaran pemerintah daerah). Maka apabila APBN 2009 besarnya Rp. 1.037,1 triliun, semestinya alokasi dana untuk anggaran kesehatan bisa mencapai Rp. 155,6 triliun ( Zuber Safawi, anggota DPR komisi IX, Menanti Realisasi Anggaran Kesehatan, www.suaramerdeka.com, 19 Desember 2008). Untuk kepentingan ke depan—di tahun 2009, sebagai tahun Pemilu, tahun memperbaharui harapan rakyat—maka perlu kiranya kita mencermati komitmen politik seluruh elemen bangsa dalam bidang kesehatan. Sebuah komitmen yang harus selalu diteguhkan ulang (diresolusi) oleh semua elemen bangsa (pengandil kepentingan) di bidang kesehatan baik pemerintah, DPR, organisasi profesi, LSM, dll, untuk bersama-sama—sesuai tugas dan perannya—mendorong sebuah strategi pembangunan kesehatan baru untuk menuju Indonesia yang lebih sehat. TUJUAN
1. Memotret kondisi obyektif permasalahan kesehatan dan efektivitas program kesehatan saat ini. 2. Mencari bentuk alternatif pemecahan masalah kesehatan ke depan. 3. Mempertegas strategi dan resolusi politik dalam pembangunan kesehatan. TOPIK BAHASAN 1. Kondisi Obyektif Masalah Kesehatan di Indonesia (dan Efektivitas Program Kesehatan yang Berjalan Saat Ini). Oleh: Prof. Dr. Dr. Hasbullah Tabrani, MPH (Guru Besar FKM UI) 2. Model Pembangunan Kesehatan: Pengalaman Desentralisasi dan Koordinasinya dengan Pemerintah Pusat Oleh: Dr. Jusuf Serang Kasim (Walikota Tarakan-10 Tokoh 2008, Pilihan Salah Satu Media) 3. Menuju Indonesia yang Lebih Sehat: Resolusi atas Konsep dan Implementasi yang Dijalankan. Oleh : Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes (Ketua Umum Pengurus Besar IDI). PELAKSANAAN
Acara ini akan dilaksanakan pada : Hari / tanggal : Selasa, 6 januari 2009 Pukul : 09.30 - 13.00 WIB Tempat : Ruang rapat besar PB IDI Jl. Sam Ratulangie 29 Menteng Jakarta Pusat PESERTA
1. Pengurus PB IDI 2. MKKI, MKEK, MPPK 3. Pengurus PDSP dan PDSM 4. Organisasi Profesi Kesehatan 5. IDI Wilayah DKI 6. IDI Cabang se Jabodetabek 7. Depkes RI, Dinkes DKI Jakarta dan Sudinkes se DKI Jakarta 8. LSM 9. Mahasiswa 10. Wartawan PENUTUP Demikian kerangka acuan ini kami buat untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan Diskusi Publik Bulanan PB IDI. |
